Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2006

Penetapan Status Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Sekolah Dasar Negeri 12 Membalong Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Membalong di Dusun Batu Mana desa Lassar Kecamatan Membalong

Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2006

Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan desa

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2006

Alokasi Sisa Dana Bagi Hasil Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Bagi desa Dalam Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2005

Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2006

Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di desa Air Seruk Kecamatan Sijuk

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2005

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Bagi desa Dalam Kabupaten Belitung Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2005

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2005

Alokasi Sisa Dana Bagi Hasil Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Bagi desa Dalam Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2004

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2005

Alokasi Sisa Bantuan Dana Perimbangan Keuangan Kepada Pemerintahan desa Tahun Anggaran 2004

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2005

Penetapan Bantuan Dana Perimbangan Keuangan Kepada Pemerintah desa Tahun Anggaran 2005

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2005

Penetapan Tunjangan Bulanan Bagi Aparat Pemerintah desa dan Badan Perwakilan desa

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Penataan desa  

Peraturan Daerah Nomor 6 TAHUN 1990

PELIMPAHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK ANJING KEPADA PEMERINTAHAN desa DI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BELITUNG

Peraturan Daerah Nomor 5 TAHUN 1990

PELIMPAHAN PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK RADIO KEPADA PEMERINTAH desa DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BELITUNG

Peraturan Daerah Nomor 4 TAHUN 1990

PELIMPAHAN PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN  DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR KEPADA PEMERINTAHAN desa DALAM DAERAH TINGKAT II BELITUNG

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017

PEMERINTAH desa DAN BADAN PERMUSYAWARATAN desa