DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAM KEMENTERIAN HAM RI MELAKUKAN KOORDINASI DAN TINJAUAN LOKASI TERDAMPAK KASUS PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN BELITUNG  

Tanjungpandan, dalam rangka meningkatkan Kepatuhan dan Pelayanan di Bidang Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM RI melaksanakan Koordinasi dan Tinjauan Lokasi terdampak kasus penambangan ilegal di Kabupaten Belitung bertempat di ruang rapat Bupati Belitung, Kamis (06/11/2025).

Kegiatan  ini diikuti oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI bapak Munafrizal Manan, S.H., , S.Sos, LLM., beserta jajaran, kepala Kantor Wilayah HAM bangka Belitung bapak Suherman dan jajaran, bapak Wakil Bupati Belitung Bapak Syamsir, S.I.Kom didampingi Kepala Bagian Hukum Bapak Wigman Wudie Setiawan, S.H., M.Si., berserta jajaran, beberapa OPD terkait, pimpinan kecamatan dan desa, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Bapak Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM RI Munafrizal menegaskan bahwa penambangan ilegal tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat,  penting bagi semua pihak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Diharapkan penyelenggaraan Koordinasi dan Tinjauan Lokasi ini menjadi langkah kongkrit dan kolaborasi  pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam berkolaborasi dengan mengutamakan  nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam penanganan penambangan ilegal di Kabupaten Belitung.