Rabu, 3 Agustus 2022 08:00

PANITIA RANHAM KABUPATEN BELITUNG LAKUKAN PERSIAPAN PELAPORAN AKSI HAM

Tanjungpandan, 02/08- Panitia Rencana Aksi HAM Kabupaten Belitung pada hari Selasa, 2 Agustus 2022 melakukan pertemuan untuk melakukan persiapan pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2022. Kegiatan ini dilangsungkan di Ruang Rapat Bupati Belitung dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bakri Hauriansyah, SE dan didampingi Kepala Bagian Hukum Setda, Suparno, SH. Hal ini dilakukan dalam rangka pemantapan pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM di Kabupaten Belitung sebagaimana amanat  Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025.

 

Dalam Perpres tersebut disebutkan  Pemerintah Daerah berkewajiban  menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi  Aksi HAM di daerahnya masing-masing sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.. Rapat dihadiri Pimpinan/pegawai Perwakilan dari OPD yang termasuk dalam Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2022 yaitu Dinas KUKMPTK, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung dan Bagian Perekonomian dan SDA Setda serta Bagian Hukum Setda yang juga Sekretariat Panitia RANHAM. Turut hadir dalam acara ini Staf Ahli Bupati Belitung Bidang Administrasi Umum, Warsito, Sag.

 

Adapun Aksi HAM yang harus dilaksanakan dan dilaporkan sesuai Presiden Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 tersebut meliputi: 1. Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum.3. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. 4. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. 5. Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak.dan. 6. Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di pemerintahan, BUMN/BUMD, maupun swasta.

 

Pelaporan Aksi HAM B08 sendiri akan dilaporkan langsung secara online ke Kantor Staf Presiden melaui admin pada Bappeda Kabupaten Belitung melalui scan dokumen berdasarkan data real dari perangkat daerah terkait sesuai kriteria masing-masing untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Panitian RANHAM Pusat. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code