Kamis, 28 April 2022 08:00

KPK TEGASKAN LARANGAN GRATIFIKASI MENJELANG HARI RAYA DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Tanjungpandan,28/4- Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi terkait hari Idul Fitri maupun hari raya keagamaan lainnya, apalagi jika pemberian tersebut  berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 11 April  2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, yang ditujukan kepada Ketua/Pimpinan Kementerian/lembaga Pemerintah/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasidan seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Surat Edaran KPK tersebut juga telah disampaikan oleh Bupati Belitung kepada seluruh pimpinan perangkat daerah maupun BUMD untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka harus melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

 

Permintaan dana sebagai THR atau permintaan sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik atas nama individu atau institusi yang ditujukan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

 

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan. Syaratnya pegawai negeri/penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

 

Selain menolak gratifikasi, KPK juga mengimbau kepada pimpinan Instansi, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.

 

Selanjutnya KPK juga menghimbau kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dan perusahaan/koorporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan tindak pidana korupsi.

 

Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi @kpk.go.id, atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK. (G.A.)

Sumber: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code